Network
Musianapedia.com - Menyikapi laporan dugaan pelanggaran kode etik profesi yang melibatkan J, seorang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan STL ULU Terawas, Ketua Umum SAPMA Pemuda Pancasila Kota Lubuklinggau, Ahmad Jumali Prayogi, memberikan tanggapan tegas.
Ahmad Jumali mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Musi Rawas untuk segera mengeluarkan rekomendasi pemberhentian J dari posisinya sebagai anggota PPK demi menjaga integritas pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
Ahmad Jumali menyatakan, "Kami menuntut agar Bawaslu Kabupaten Musi Rawas bertindak cepat dan tegas dalam menangani kasus ini. Jelas bahwa adanya pelanggaran oleh saudara J yang merangkap sebagai Pendamping Lokal Desa (PLD) tidak dapat ditoleransi, mengingat pentingnya menjaga netralitas dan profesionalisme dalam setiap tahapan pemilu."
Lebih lanjut, Ahmad Jumali menekankan pentingnya integritas dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. "Integritas pemilu harus dijaga dari segala bentuk penyimpangan. Kasus ini bukan hanya tentang individu, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi," ujarnya.
Ahmad Jumali juga menyampaikan bahwa keputusan yang diambil oleh Bawaslu akan menjadi indikator keseriusan lembaga tersebut dalam memastikan pemilu yang Luber (langsung, umum, bebas, rahasia) dan Jurdil (jujur dan adil). "Kami berharap Bawaslu dapat memberikan keputusan yang adil dan berdampak positif bagi kelancaran dan kejujuran Pilkada 2024," tambahnya.
Sebagai penutup, Ahmad Jumali mengajak seluruh elemen masyarakat dan stakeholder terkait untuk bersama-sama mengawal proses ini hingga tuntas. "Mari kita jaga bersama demokrasi kita. Kami dari SAPMA Pemuda Pancasila Kota Lubuklinggau siap mendukung langkah-langkah yang diambil Bawaslu demi terciptanya pemilu yang bersih dan berintegritas," pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Bawaslu Kabupaten Musi Rawas belum memberikan pernyataan resmi mengenai tindakan yang akan diambil terkait laporan dugaan pelanggaran oleh J. Masyarakat menunggu dengan harap agar keputusan yang diambil mampu memperkuat integritas proses demokrasi di daerah tersebut. ***
