Ketua DPD Golkar Musi Rawas Tidak Dapat Restu Mau Pilkada! Ini Tanggapan Pengamat Politik

- 24 November 2023, 08:36 WIB
Logo Partai Golkar
Logo Partai Golkar /Istimewah

MUSIANAPEDIA.com - Machmud, Bupati Musi Rawas (Mura), menyampaikan rasa syukur karena mendapatkan mandat dari DPP Partai Golkar untuk kembali mencalonkan diri sebagai Bupati.

Dia melihat hal ini sebagai peluang positif untuk membentuk koalisi dengan partai lain. Meskipun mandat tersebut dapat memperlancar langkahnya sebagai calon Bupati Mura periode kedua, keputusan ini memunculkan pertanyaan terkait Firdaus Ceolah (FCO) yang tidak mendapatkan mandat, dan Ratna tetap menjalin komunikasi dengan partai lain untuk koalisi.

Bagaimana pendapat Peneliti Lembaga Dejure Riset Konsulting (DRK) yang juga Pengamat Politik Kurniawan Eka Saputra, terhadap mandat tersebut. Apakah nantinya tidak akan menjadi dilema mengingat suami Ratna Machmud, H Riza Novianto Gustam menjabat Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Mura yang nota nobenya Partai NasDem beda koalisi dengan Partai Golkar. 

Sebagaimana diketahui bahwa arahan dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto bahwa arah koalisi Pilkada 2024 sama dengan koalisi Pilpres yakni Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Capres-Cawapres Prabowo-Gibran terdiri dari 10 Parpol, empat parpol parlemen yaitu Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, empat partai non-parlemen yaitu PBB, Partai Gelora Indonesia, Partai Garuda dan PSI. 

Sedangkan Partai NasDem bersama koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar terdadari PKB dan PKS. 

Eka Rahman mengatakan, pertama bahwa sangat lumrah DPP Partai Golkar mengeluarkan surat tugas dan mandat kepada para ketua DPD tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk memenangkan pemilu dan sebagai bakal calon dalam pilkada. Karena tentu saja ada kerja-kerja politik yang ‘beririsan’ dan berpengaruh dari pileg dan pilpres terhadap pilkada, setidaknya dalam sosialisasi figur, tim pemenangan, dan sebagainya.

“ Artinya, jika kerja politik dalam pileg positif, dapat di lanjutkan ke tahapan pilkada yang hanya berjarak 7 bulan pada September 2024. Pemberian surat mandat, terutama pada H. Rodi Wijaya (Ketua DPD Golkar Lubuklinggau) dan Hasbi Assadiki (Ketua DPD Golkar Muratara), akan menambah spirit bagi internal Golkar dalam pemenangan di level daerah,” katanya, Kamis 23 November 2023.

Lalu kedua, agak janggal kemudian adalah surat mandat untuk maju dalam Pilkada tidak diberikan juga pada Ketua DPD Golkar Musi Rawas Firdaus Ceolah (FCO).

Sepertinya dia mengalami ‘diskriminasi’ di internal Partai Golkar, apalagi sebagai ketua yang berhasil membawa Golkar Mura meraih 7 (tujuh) kursi DPRD Pemilu 2019, bahkan diperlakukan seperti ‘anak tiri’ yang hasil kerja-kerja politiknya di berikan kepada Hj. Ratna Machmud (yang loyalitas ke ‘Golkar’-an tidak 24 karat dalam pemilu, karena suami Ketua Partai Nasdem, Keponakan Caleg PKB). 

Halaman:

Editor: Aan Sangkutiyar


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah