PMT Desak kejaksaan Lubuklinggau Selidiki Dugaan Kebocoran Anggaran Bawaslu Kabupaten Musi Rawas

- 29 Mei 2024, 16:10 WIB
Ilustrasi dugaan tindak pidana korupsi
Ilustrasi dugaan tindak pidana korupsi /Pixabay/GDJ/

MUSIANAPEDIA.com - Ketua Umum Pemuda Mandala Trikora (PMT), Mirwan Batubara mendesak Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, untuk menyelidiki anggaran pelaksanan pengawasan Pemilu tahun 2024, yang di lakukan oleh Bawaslu Kabupaten Musi Rawas.

Pasalnya, dari hasil investigasi yang dilakukam PMT di lapangan bahwa proses pencairan anggaran Bawaslu Kabupaten Musirawas, masih manual, tidak tergitalisasi dalam proses penyalurannya.

Sehingga diduga banyak kebocoran dan pemotongan terhadap anggaran yang di salurkan keperangkat di bawahnya, seperti anggaran pengawasan untuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa (PKD) maupun Pengawas Tempat Pemilihan Suara (PTPS).

Bahkan, dari temuan PMT di lapangan ada ketidak sesuaian dan perbedaan dana yang diterima oleh PKD, Kabupaten Musi Rawas dengan PKD Kota Lubuklinggau, soal Anggaran Perjalan Dinas PKD.

Sekali Perjalan Dinas PKD Kota Lubuklinggau menerima uang 150.000, sedangkan PKD Kabupaten Musi Rawas hanya menerima 50.000, belum anggaran yang lain, seperti uang makan, uang vitamin, dan sebagainya.

"Kami juga menduga dana operasional pengawas TPS pada Pemilu 2024, yang harus diberikan kepada pengawas TPS sebagai pengganti biaya hidup dan transportasi selama masa kerja mereka, sebesar Rp750.000 per orang, diduga banyak yang tidak menerimanya," tegaws Mirwan, Rabu 29 Mei 2024.

Karena anggaran tersebut sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, telah ditetapkan bahwa dana operasional pengawas TPS untuk pemilu 2024 adalah sebesar Rp750.000 per orang.

Anggaran ini di berikan bertahap sebagai dana operasional ini dilakukan secara bertahap dimulai Rp250.000 saat pelatihan pengawas TPS, 250.000 pada saat pemungutan dan penghitungan suara dan 250.000 pada saat rekapitulasi suara tingkat TPS.

"Jadi, kami berharap Kejakasaan Negeri Lubuklinggau, untuk turun langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa anggaran yang di sediakan oleh negara untuk kesejahteran perangkat dibawa, seperti PKD dan PTPS menerima hak-haknya utuh, sebagai balas jasa mereka yang bekerja mensukseskan Pemilu 2024," pungkas Mirwan Batubara. ***

Editor: Aan Sangkutiyar


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah